Oleh: Wulan
STAIN;<KRONIKA>; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro mulai menerapkan sistem administrasi yang sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Terkhusus bagi UKM yasng memiliki terbitan, Wakil Ketua II, A. Jamil memerintahkan kepada UKM yang memiliki produk terbitan dan sudah melaksanakan penerbitan, terlebih dahulu dibawa ke bagian umum dan dihitung sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ada. “Untuk setiap terbitan, dibawa dulu ke lembaga untuk dihitung apakah sesuai dengan RAB, baru dilakukan sirkulasi,” kata A. Jamil.
Sementara itu, salah satu UKM yang memiliki terbitan dan sudah mulai menerapkannya ialah UKM Kronika. Buletin edisi 21 (edisi Mahasiswa Baru) menjadi terbitan pertama yang diselaraskan dengan sistem tersebut. Sedangkan, UKM lain yang memiliki terbitan selain Kronika salah satunya UKM LDK belum menerapkan sistem ini. Miftahudin, anggota UKM LDK saat diwawancarai via sms mengatakan bahwa ketika buletin Asy-Syifa sudah terbit tidak mendapat perintah dari lembaga untuk melaporkannya.
Miftahudin juga menambahkan bahwa sudah mengetahui kalau ada perhitungan jumlah eksemplar disetiap terbitan. “Untuk perhitungan jumlah eksemplar per terbitan saya sudah tahu tetapi bukan langsung dari lembaga, saya diberi tahu rekan saya Imam Solihin, anggota Kronika,” tambahnya.
Makhrus Sa’adoon, Kasubbag. Keuangan, Perencanaan dan Akuntansi saat memberi bimbingan kepada Kronika, menyampaikan bahwa ia ingin memberikan arahan langsung kepada mahasiswa terkait penerapan administrasi UKM. “Saya sebenarnya ingin sekali kalau setiap UKM itu selalu melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rinci, tetapi waktu untuk berbincang langsung dengan mahasiswa itu tak pernah ada kesempatan, dan ini kebetulan sekali bisa bertemu dengan anak Kronika,” ujar Makhrus.
Makhrus juga menambahkan bahwa alur administrasi tersebut tak hanya berlaku bagi kegiatan penerbitan saja, tetapi juga kegiatan lain. “Diakhir tahun semua kegiatan yang sudah dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan saat ada tim audit dari pusat. Sehingga mulai dari sekarang sudah harus diterapkan dengan baik supaya antara kegiatan dan dana yang sudah diserap dapat seimbang” tambahnya.[]
