PKL Tolak Penggusuran Oleh Walikota Metro
Himpunan Pedagang Kaki Lima Metro (HPKLM) mengadakan aksi damai tolak penggusuran pedagang kaki lima di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Aksi yang dimulai dari pasar menuju Gedung Dinas Walikota Metro. Dilanjutkan menuju Kantor Kejaksaan Kota Metro dan berakhir di kantor DPRD kota Metro, Senin (23/10).
Aksi ini diikuti oleh HPKLM Kota Metro, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI), PC PMII Metro dan pedagang kaki lima Pasar Cendrawasih. Sejak dikeluarkannya surat dari Dinas Perdagangan dengan nomor 053/398/D.18.03/2017 yang berisi tentang Pengosongan Kios yang berada dilorong Mega Mall dan Cenderawasih. Maka dilakukanlah aksi sebagai bentuk protes kepada Wali Kota Metro.
Aksi yang dimulai dari Pasar Kota Metro kemudian menuju Kantor Walikota Metro ini meminta agar Walikota Metro keluar untuk menemui para demonstran. Para demonstran yang kesal kepada Walikota karena tak kunjung menemui demonstran diluar gerbang Gedung Pemerintahan Kota Metro hingga membakar baju Barisan Siap Menangkan Pairin-Djohan (BSM-PAIDJO). “Selama 2 tahun menjabat itu tidak menunjukkan hasil kongkrit yang di janjikan pada waktu kampanye Pilkada, kami (demostran.,red) kecewa karena roda pemerintahan tidak sesuai dengan visi misi yang dijanjikan,” lugas Aswan Syaerullah, Ketua HPKLM saat diwawancara Kronika. “Saya terus terang saja sangat kecawa karna saya adalah ketua tim pemenangan BSM-PAIDJO, tetapi apa sekarang kenyataannya janjinya dulu (saat kampanye.,red) Pairin-Djohan belum ada yang terealisasi sama sekali setelah beberapa tahun belum ada janji yang terjadi,” tegas Aswan.
Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya Walikota Metro menui para demonstran. Walikota Metro, Ahmad Pairin mengatakan bahwa pasar bisa berfungsi semestinya, ”pertama pasar dapat berfungsi sebagai pasar maka diperlukan adanya fasilitas-fasilitas umum seperti tempat parkir, lorong, tempat berjualan yang nyaman, mushola dan fasilitas yang lain”. “ Jadi kami Pemerintah Kota Metro mempunyai pemikiran bahwa kita (Pemerintah Kota Metro.,red) akan membuat pasar metro bisa berfungsi untuk semua masyarakat metro jadi nantinya akan dibuatkan tempat parkir, tempat sholat, tempat penampungan sampah, lorong dan tempat berjualan yang layak dan nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat. Ini lah konsep dari Pemerintah Kota Metro bagaimana untuk mewujudkan masalah pasar bisa berfungsi sebagai pasar yang bertujan untuk mensejahterakan meningkatkan perekonomian semua pasar bukan hanya beberapa saja, “ terangnya. Namun demostran tidak puas dengan jawaban Walikota Metro, hingga akhirnya mereka meminta agar Wakil Walikota Metro untuk keluar juga. “Wakil Walikota sekarang ada di Papua untuk tugas,” jelas Walikota Metro. Setelah menjawab aspirasi demostran, Walikota Metro pergi meninggalkan demostran.
Hingga akhirnya aksi ini berakhir di Kantor Walikota Metro untuk menuju ke Kantor Kejaksaan Kota Metro dengan membawa tuntutan agar mengusut indikasi korupsi dalam pembangunan gedung rawat inap RSUD A. YANI yang menelan anggaran 13 Milyar, serta mendesak untuk membentuk tim investigasi dan turun kelapangan meninjau dan meng kroscek kegiatan Dinas PU, Dinas Pertanian dan BUDPORA dan Pariwisata dikarenakan banyak kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai.
“Kami (demonstran.,red) meminta DPRD Kota Metro untuk membentuk Panitia Khusus (PANSUS) tentang pasar Kopindo, Nuban dan terminal kota metro. Karena kami yang telah banyak menyumbang ke Kota Metro berupa pajak sebesar 2-4 M per tahun,” jelas Aswan. Aswan mengatakan bahwa kami (demostran.,red) menuntut kepada Walikota Metro untuk tetap membiarkan berjualan ditempat yang lama,“Kita menuntut Walikota Metro supaya tidak menggusur kawan-kawan (pedagang kaki lima.,red) berdagang dipasar baik di Kopindo, cendrawasih, Nuban dan Terminal”.
(Reporter/Raifi, Edy)
