Aliansi mahasiswa Kota Metro mengadakan aksi demonstrasi bertajuk Indonesia (C)emas, Senin, (01/09/2025). Para pendemo mengajukan beberapa tuntutan di depan Kepolisian Resor (Polres) Kota Metro dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro.
Massa mulai berkumpul sekitar pukul 08.00 di dalam Rumah Asisten Wedana. Sedangkan longmars dimulai sekitar pukul 09.35 dengan masa mulai berjalan menuju Polres Kota Metro.
Ada 11 tuntutan yang diajukan oleh para pendemo, 2 diantaranya yakni tuntutan nasional:
- Mengecam keras atas tindakan brutalitas/represifitas Polri terhadap masa aksi demontran
- Mendesak keras institusi Polri untuk memberikan keadilan bagi seluruh korban kekerasan, penangkapan, dan pembunuhan
Sementara 9 tuntutan lainnya ditujukan untuk DPRD Kota Metro:
- Mendesak DPRD Kota Metro agar mendorong DPR RI untuk mengesahkan UU Perampasan Aset
- Mendesak DPRD Kota Metro untuk memperjuangkan dan mendorong kenaikan gaji buruh
- Mendesak DPRD Kota Metro untuk memberikan rekomendasi kepada DPR RI untuk menghapuskan tunjangan rumah dan menolak kenaikan gaji anggota DPR
- Mendesak DPRD Kota Metro untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan insfrastruktur di Kota Metro
- Mendesak DPRD Kota Metro untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer serta guru ngaji di Kota Metro
- Mendesak DPRD Kota Metro untuk memberikan edukasi toleransi beragama di seluruh sektor pendidikan di Kota Metro
- Mendesak DPRD Kota Metro agar mewujudkan transparansi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
- Mendesak DPRD Kota Metro untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Program Indonesia Pintar (PIP) agar tepat sasaran
- Mendesak DPRD Kota Metro untuk mengoptimalkan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Serombongan ojol juga datang bergabung dengan masa di tengah orasi, penyampaian aspirasi berlangsung hingga siang hari, “Kami kesini menyampaikan aspirasi, dengan gagah dan berani, melawan penindasan di tengah tangan-tangan para penguasa,” ucap salah satu mahasiswa yang tengah melakukan orasi.
Masa akhirnya diperbolehkan masuk dan duduk bersama di halaman Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kota Metro untuk melakukan audiensi. Penyampaian tuntutan oleh mahasiswa didengar dengan baik oleh pihak kepolisian, “Kita ingin kapolres menyatakan bahwasanya apa yang terjadi belakangan merupakan kesalahan, apa yang terjadi belakangan merupakan kelalaian dari aparat-aparat yang saat itu sedang melakukan tugas tapi tidak profesional,” ungkap salah satu perwakilan audiensi.
Kapolres Hangga Utama menanggapi hal tersebut dengan menunjukkan sikap, bahwa kapolres Kota Metro tidak setuju dengan adanya represifitas yang terjadi di kota lain, dengan adanya korban yang telah gugur karena kelalaian dari pihak kepolisian, Kapolres Kota Metro berharap agar hal tersebut tidak akan terjadi di Kota Metro. Ia juga menyatakan bahwa ia sepakat dengan tuntutan yang diajukan oleh masa, “Kita tidak sepakat dengan oknum-oknum yang lari dari peraturan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah dibuat. Mudah-mudahan Metro bisa menjadi salah satu Kota acuan bagi penyampaian demokrasi yang damai,” tuturnya.
Setelah diskusi selesai, masa yang diwakili oleh koordinator lapangan mahasiswa dan ojek online, serta Kapolres Kota Metro, Hangga Utama, menandatangani tuntutan yang diajukan oleh masa.
Kemudian, usai merampungkan aksi demo di Polres Kota Metro, demonstran meninggalkan Mapolres untuk melanjutkan aksi menuju gedung DPRD Kota Metro. Hingga setelah zuhur dan turun hujan, masa akhirnya bisa masuk ke dalam gedung DPRD dan memulai audiensi dengan anggota dewan.
Masa mulai membacakan beberapa tuntutan yang diajukan kepada DPRD Kota Metro, di antara berbagai tuntutan tersebut, perwakilan aliansi turut melayangkan poin nasional agar dipercepatnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menanggapi hal tersebut, Ancilla Hernani, selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Metro menyampaikan bahwa, menurutnya RUU Perampasan Aset tersebut dapat ia sepakati secara pribadi. Namun, hasil akhir tetap berada di keputusan setiap partai politik, “Secara kepartaian bahwa kami menyetujui itu, masalah dilanjutkan atau tidak itu adalah hak daripada partai politik karena kami adalah perpanjangan tangan,” paparnya.
Selain hal tersebut, para demonstran juga menyampaikan tuntutan lain yang lebih mengarah ke-kedaerahan. Utamanya mengenai sektor pemerataan pendidikan, kesehatan, transparansi anggaran, hingga infrastruktur, “Berbicara soal pembangunan di Kota Metro juga, Pak. Kami merasa pembangunan ini hanya sekadar ala kadarnya. Dibangun berapa bulan rusak, artinya tidak adanya pengoptimalan daripada anggota dewan Kota Metro ini dalam pengawasan terkait adanya infrastruktur,” terang salah satu perwakilan aliansi.
Menyoroti tuntutan mengenai infrastruktur dan fasilitas di Kota Metro, Amrullah selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Metro ikut menanggapi. Ia menjelaskan bahwa pihak dewan sebenarnya telah memberi perhatian pada sektor tersebut sejak November 2024 lalu, “Alhamdulillah kemarin bulan 11 Tahun 2024 hampir seluruh anggota DPRD yang ada di Metro ini, tanpa melihat komisi mana, mendukung program kami Komisi III untuk fokus ke infrastruktur dan lain-lain, berikut lampu terang. Tapi memang sekarang karena adanya efisiensi, jadi agak terlambat.” jelasnya.
Sementara itu, tanggapan langsung datang dari Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini. Ia menyampaikan apresiasi atas kondusifnya kegiatan demonstrasi massa kali ini. Ia juga menegaskan pihaknya siap menampung aspirasi masyarakat, sekaligus berkomitmen untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada dinas terkait agar dapat segera direalisasikan, “Terkait kebijakan pusat kami juga akan sampaikan ke pusat, karena kebijakan pusat adalah kewenangan dari orang-orang pusat. Untuk kebijakan daerah insyaAllah kami kawal,” tegasnya.
Jenderal Lapangan (Jenlap), Arlyan Pramana Syah menyampaikan aliansi demo merupakan gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa yang ada di Kota Metro, “Aksi demontrasi kali ini adalah sekumpulan atau gabungan aliansi mahasiswa Kota Metro, yang mana berisikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) kawan-kawan Dharma Wacana dan juga UIN Jusila,” tuturnya saat diwawancara kronika.
Ia juga mengatakan ada kurang lebih 500 masa yang hadir dalam demo tersebut, Arlyan menyampaikan beberapa tuntutan yang diajukan untuk Polres dan DPRD, salah satunya ialah dengan menggaungkan kembali moderasi beragama, “Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya toleransi, karna kita tidak bisa berkawan dengan yang satu agama saja, kita harus membaur, seperti Bhineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu,” jelasnya.
Arlyan berharap agar Kapolres dan DPRD dapat menepati apa yang sudah dijanjikan, dan tidak lalai dengan tugasnya, “Harapannya sudah pasti sama, kita akan terus mengawal mereka, agar tetap diingatkan dan semoga mereka tidak lalai atas perkataan mereka sendiri. Semoga apa yang kita bawa ke DPRD dan Polres cepat terealisasi dengan bukti dan bukan hanya dengan kata-kata,” jelasnya.
Salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN Jusila) Satrio Setiawan menyampaikan tanggapannya mengenai aksi demo tersebut, ia mengatakan bahwa awalnya pihak DPRD hanya membolehkan perwakilan dari koordinasi lapangan (Korlap) dari mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung, namun pada akhirnya semua masa dapat memasuki ruang rapat untuk melakukan audiensi, baik dari mahasiswa maupun ojol, “Awalnya hanya dari masing-masing penanggung jawab atau dari korlap, tetapi akhirnya semua bisa masuk,” ujarnya.
Satrio berharap agar apa yang sudah disepakati oleh DPRD akan menjadi tindakan yang nyata, dan bukan hanya omong kosong belaka, “Diharapkan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibicarakan saat ini, dan bukan hanya omon omon saja,” pungkasnya.
(Reporter/Adisti/Ratih)