Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kini terasa oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan (AUAK), Ahmad Supardi mengatakan penetapan efisiensi di IAIN Metro sebesar 44 miliar, “Jadi dari total anggaran kita itu, 44 miliar di efisiensi, tidak boleh digunakan dan itu mulai dari bangunan, pemeliharaan, termasuk penghasilan dosen itu bisa berkurang,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa efisiensi tersebut bukan bentuk dari pemotongan melainkan pengalihan anggaran dari pemerintah, “Uangnya dialihkan oleh negara ke tempat lain jadi masih tetap untuk keperluan negara tapi tidak lagi di kita,” ujarnya saat ditemui Kronika, Senin (03/03/2025).
Efesiensi tersebut mulai ditetapkan pada bulan Februari dan kini sedang dalam proses pengesahan anggaran “Mulai dari bulan dua sebetulnya sudah diproses dan sekarang kita usulkan ke Jakarta untuk revisinya, dan anggaran ini kan 158 miliar dipotong 44 miliar dan sisa 56 miliar, nah ini harus di sahkan, jadi potongan itu ditetapkan dari jakarta” jelasnya.
Adanya efisiensi tersebut berdampak pada dana IAIN yang mengurang, sehingga kampus mengalami beberapa perubahan pembangunan, “Dana berkurang, ada kegiatan pembangunan yang sudah di efesiensi tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Selain itu Supardi juga menegaskan untuk mengefisiensi penggunaan listrik, Air Conditioner (AC) dan surat-menyurat, “Makanya sekarang kita sudah diterapkan, sudah ada pengumuman listrik tidak boleh hidup sebelum 07.30 sampai 16.30, kemudian kalau lagi tidak perlu tidak dihidupkan, termasuk penggunaan surat-menyurat kedepan kita programkan tidak menggunakan kertas tetapi paperless,” jelasnya.
Ia juga menambahkan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak berdampak pada beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, “KIP tetap utuh tidak ada pemotongan dan terbayar semuanya,” tambahnya.
Sedangkan untuk kegiatan non akademik tetap akan berjalan, namun terdapat pengurangan anggaran yang signifikan, “Untuk kegiatan non akademik tetap berjalan, tapi anggaran sudah berkurang, kalo ada acara kemahasiswaan mungkin uangnya sudah tidak ada kalaupun ada uangnya kalo selama ini pergi 10 orang jadi 3 orang, kira-kira begitu,” ungkapnya.
Ia mengatakan dalam melaksanakan kegiatan tetap seperti biasa sesuai dengan kemampuannya, “Kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan kemampuan yang ada, ya kalau dulu punya uang sekarang tidak lagi, perjalanan dinas kalau bisa ditelfon saja di WhatsApp (WA) saja karena uangnya tidak ada,” harapnya.
Ikhsan Nur Arifin, Pendidikan Agama Islam (PAI’22) menanggapi adanya efisiensi anggaran tersebut bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang berlebihan dan bukan yang menjadi prioritas sehingga tidak mengganggu kesejahteraan pendidikan, “Menurut saya dampak efisiensi anggaran dari pemerintah melihat Inpres nomor 1 tahun 2025, seharusnya kalau diulas kembali pemangkasan diatas tidak mengganggu kesejahteraan pendidikan,” ungkapnya.
Ia berharap adanya efisiensi tersebut kampus dapat lebih transparan dan juga bijak dalam mengambil keputusan, “Semoga kampus lebih bijak lagi mengambil kebijakan dan lebih transparan apa yang menyebabkan fasilitas seperti lampu, listrik, AC, anggaran UKM dan lainya dibatasi, agar kita mahasiswa juga bisa lebih optimal untuk belajar dan tidak menduga kenapa efek efisiensi ini terkesan merugikan bukan malah mensejahterakan,” jelasnya.
Tanggapan lain datang dari Satrio Setiawan Ekonomi Syariah (ESy’23), Ia mengeluhkan adanya efisiensi tersebut menjadi hambatan dalam mengembangkan skill dan pengetahuan mahasiswa, “Dengan adanya efisiensi itu menghambat dan membuat tidak nyaman dalam berbagai aspek, seperti pematian AC yang membuat kelas jadi gerah sehingga efeknya dapat menurunkan semangat dalam menuntut ilmu di kelas, kedua ketika di UKM, pendanaan yang dipotong sangat banyak, sehingga sangat berdampak bagi kami untuk memperoleh pengalaman dan ilmu baru yang tidak kami dapatkan di dalam kelas,” ujarnya.
Ia berharap adanya efisiensi tersebut dapat memprioritaskan kebijakan pendidikan untuk membangun generasi bangsa, “Kedepannya dalam membuat kebijakan untuk bagian pendidikan harus di utamakan bukannya di kesampingkan, karena pendidikan merupakan pondasi untuk membangun bangsa, bagaimana mungkin bangsa ini akan berkembang jika para pemudanya saja kesulitan dalam menuntut ilmu,” tuturnya.
Reporter (Niken/Roaena)
