Tuntutan Reorganisasi Mahasiswa, Setelah Pelantikan Ormawa

Dekan Fakultas Syariah mengadakan Audiensi terkait Reorganisasi Mahasiswa Fakultas Syariah (FSy), mengundang Ketua Senat Mahasiswa (Sema-I), Ketua Sema FSy, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwalusy Syakhsiyyah (AS), dan Ketua HMJ Hukum Tata Negara (HTN), dilaksanakan di ruang Imam Syafi’i, Kamis (21/01).

 

Audiensi tersebut dihadiri oleh HMJ AS dan Aliansi Mahasiswa HTN selaku penggugat. Sema-I periode 2020, pengurus Sema FSy periode 2020 dan 2021, serta HMJ HTN selaku tergugat.

 

Meskipun sudah dihadiri sejak 10:00 WIB, kegiatan audiensi sempat molor hingga 15:00 WIB. Hal ini dikarenakan pihak yang mengundang, yakni Wakil Dekan III FSy, Tarmizi, meminta agar Dekan FSy, Husnul Fatarib juga ikut hadir dalam forum audiensi tersebut.

 

Dalam gugatannya, HMJ AS bersama Aliansi Mahasiswa HTN menuntut untuk diadakan Musyawarah Himpunan Mahasiswa (Muhima) ulang. Gugatan ini dilayangkan sebab aturan yang dihasilkan pada Musyawarah Organisasi Mahasiswa (MOM) FSy berbeda dengan apa yang telah disepakati pada MOM-I (Institut,. red).

 

Reza Syarifudin Zein, Sekretaris HMJ AS periode 2020 menuturkan bahwa terdapat aturan MOM-F yang bertentangan, “MOM-I merupakan aturan tertinggi yang ada di Institut. Namun, pada Fakultas Syariah banyak yang bertentangan dengan keputusan tersebut,” tuturnya.

 

Dalam gugatan tersebut, HMJ AS meminta reorganisasi di tingkat Fakultas dapat dilaksanakan dengan adanya panitia pemilihan yang sah. Sehingga setiap organisasi tidak melakukan reorganisasi secara sendiri lagi.

 

Selain itu, HMJ AS dan Aliansi Mahasiswa HTN menganggap cacatnya hukum reorganisasi atau pemilihan ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang tidak dilaksanakan secara demokrasi “Beberapa Muhima yang telah dilaksanakan di Fakultas Syariah itu tidak sesuai demokrasi. Ketua HMJ dipilih oleh pengurus HMJ, serta yang bukan pengurus HMJ tidak boleh memasuki forum. Jika seperti itu berarti sudah cacat dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada diatas (MOM-I,. red),” jelas Reza.

 

Reza mengatakan gugatan yang dilayangkan, karena ia dan rekan-rekannya menyadari adanya ketidaksesuaian reorganisasi mahasiswa, “Kenapa kita melayangkan gugatan, sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang notabene mahasiswa hukum, tetapi di fakultas kita sendiri dalam reorganisasi mahasiswa tidak sesuai dengan aturan hukum. Sehingga itu berdampak pada reorganisasi di bawahnya lagi,” tambahnya.

 

Hingga saat ini HMJ AS belum melaksanakan reorganisasi. Hal ini dikarenakan apabila tetap melaksanakan reorganisasi maka akan cacat secara hukum. Sesuai dengan tuntutan, mereka meminta adanya panitia pemilihan HMJ itu dilaksanakan oleh tingkat fakultas. Namun, hingga saat ini tingkat fakultas sendiri tidak ada panitia pemilihan.

 

“Reorganisasi ini dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, yakni sesuai hirarki perundang-undangan, pedoman Ormawa, AD/ART, serta hasil MOM-I. Organisasi sudah berjalan dan semua cacat secara hukum serta administrasi. Untuk mengatasi itu seharusnya dilakukan reorganisasi ulang,” tutupnya.

 

Sedangkan Aliansi Mahasiswa HTN menyatakan merasa kecewa dengan Hasil Muhima tahun ini. Yang mana hak-hak demokrasi mereka telah dibatasi dan mereka menggugat untuk dapat melakukan Muhima ulang.

 

“Jadi poin intinya kami menggugat hasil Muhima HTN kemarin, karena di aturan sudah jelas bahwasanya yang boleh memilih Calon Ketua dan Wakil Ketua HMJ itu semua mahasiswa yang masih aktif di Kartu Rancangan Studi (KRS). Baik demokrasi secara parlemen maupun umum, tetapi pelaksanaan Muhima kemarin tidak menerapkan seperti itu. Sebab yang berhak memilih ketua dan wakilnya hanya nama-nama yang masuk di Surat Keputusan (SK),” jelas Nur Kholis, Sekjen Aliansi Mahasiswa HTN.

 

“Mengapa seperti itu karena mereka mengambil dasarnya dari hasil MOM-F kemarin. Banyak produk hukum yang dikeluarkan pada MOM-F tersebut yang bertentangan dengan MOM-I,” imbuhnya.

 

“Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu, saya Nur Kholis selaku sekretaris dan Anggi Kurniawan selaku koordinator lapangan mewakili mahasiswa HTN yang hak suaranya dibatasi, kami menuntut untuk di Muhima ulang yang harus sesuai dengan mekanisme yang ada,” tegasnya.

 

(Reporter/Syarif)