Setelah IAIN Metro melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat Dari Rumah (KPM-DR) pada periode lalu (periode II tahun 2020,. red), KPM periode selanjutnya (periode I tahun 2021,. red) akan dilaksanakan secara offline. Diikuti lebih dari 800 mahasiswa, terdiri dari 4 fakultas yang ada di IAIN Metro.
Namun, terdapat perbedaan KPM offline periode ini dengan KPM offline biasanya. Pada KPM periode I tahun 2021, mahasiswa menentukan sendiri kelompok dan lokasi yang diinginkan.
Hal tersebut dimaksudkan supaya mahasiswa dapat menentukan wilayah zona aman, “Selain itu, mahasiswa dapat menentukan KPM dengan wilayah yang terdekat dengan kelompok dan bisa mendapatkan persetujuan dari lurah setempat, serta menyesuaikan pemetaan Program Kerja (Progja) pada wilayah tersebut,” kata Zuhairi, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) IAIN Metro.
Namun, kebijakan tersebut dirasa sulit oleh sebagian mahasiswa, seperti sulitnya dalam mencari anggota kelompok dan lokasi KPM. Dalam menentukan anggota kelompok terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya satu kelompok terdiri dari 8-10 mahasiswa dari 2 fakultas yang berbeda, setidaknya terdapat 2-3 mahasiswa laki-laki.
Kemudian untuk lokasi, adanya beberapa wilayah di Lampung Timur yang akan digunakan pihak Universitas Lampung (Unila) untuk mengadakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di bulan Januari. Sehingga mempersempit peluang mahasiswa untuk memperoleh lokasi KPM.
Kesulitan tersebut turut dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Danang Wirayuda, menurutnya, setiap universitas memiliki hak yang sama dalam memilih lokasi KPM.
“Kalau pun ada universitas yang lain di lokasi tersebut, misalnya Pekalongan. Pekalongan kan luas kenapa sih kok ngga berbaur saja kan nanti wilayahnya bisa dibagi, malahan dari panitianya sendiri melarang. Nah di situlah yang menjadi problem kenapa dilarang? Sedangkan mahasiswa IAIN Metro tau universitas lain juga punya hak,” ungkapnya saat diwawancarai melalui Telegram, Senin (9/11).
Ia juga berharap, supaya penyampaian informasi bisa lebih terperinci lagi. Sehingga nantinya mahasiswa tidak kebingungan dalam mencari informasi, karena di dalam telegram banyak pesan yang menyebabkan informasi tertumpuk.
Hal yang sama juga dirasakan Mei Muntowimah, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Ia merasa kesulitan dalam mencari lokasi dan anggota KPM, terutama anggota laki-laki.
“Iya untuk lokasi mahasiswa sendiri yang mencarinya serta anggotanya juga, dari pihak kampus pun lepas tangan. Kata panitia karena kondisi sedang Covid, makanya semua dilimpahin ke mahasiswa,” katanya.
Mei juga merasa kesulitan dalam mencari wilayah, karena ada wilayah-wilayah di Lampung Timur yang akan digunakan KKN pihak Unila, “Sebenarnya untuk anggota dan tempat itu tanggung jawab pihak kampus untuk mencarikannya. Pihak Unila saja bisa mem-booking wilayah, masa IAIN gak bisa? Dan dilimpahkan semua ke mahasiswa,” imbuhnya.
EDL, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), juga merasa jika KPM kali ini sedikit kurang berkesan. Karena KPM dilakukan di daerahnya sendiri, lalu untuk anggota kelompok juga sudah banyak yang kenal. Ia mengatakan, jika kemungkinan saat KPM di daerah sendiri dapat meminimalisir budget.
EDL berharap, jika sistem KPM lebih dipermudah lagi untuk mahasiswa, “Lebih baik KPM offline seperti biasanya saja, jadi mahasiswa nurut sesuai aturan kampus,” ungkapnya.
Hal tersebut dibantah oleh Zuhairi. Menurutnya, tak ada larangan bila mahasiswa ingin KPM satu wilayah dengan Unila, apabila wilayah tersebut luas serta jangan menduplikasi pekerjaan, “Pelarangan tersebut untuk meminimalisir akan berebut kegiatan dalam KPM mahasiswa IAIN dan Unila,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila tak ada laki-laki dalam kelompok, “Yasudah perempuan saja yang terpenting berbeda fakultas. Bila tetap satu fakultas itu bukan KKN namanya, tetapi Praktek Pengalaman Lapangan (PPL),” tutur Zuhairi ketika ditemui di ruangan, Senin (16/11).
Zuhairi juga menjelaskan, pembayaran senilai Rp.1.200.000 digunakan untuk living kost mahasiswa. Kampus hanya memberikan fasilitas untuk mengantisipasi supaya saat KPM, mahasiswa memiliki uang tabungan.
Ia berharap, agar mahasiswa dapat mengerjakan program dengan benar, menjaga kesehatan, dan memperhatikan protokol kesehatan. Menjaga nama baik lembaga, serta menjaga kode etik.
(Reporter/Atika/Hesti)
