Dari mendominasi sampai harus mematikan demokrasi. Perlahan, sistem kehilangan ruh ketika prosedur lebih dipuja daripada nilai, ketika kemenangan lebih dihargai daripada kejujuran, dan ketika kekuasaan menjadi tujuan utama, bukan sarana pengabdian.
Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai dinamika pemilihan organisasi mahasiswa (ormawa) di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Berbagai pemberitaan media kampus maupun media nasional mencatat adanya polemik dalam pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Pemilihan Senat Mahasiswa (Sema).
Mulai dari dugaan politik transaksional, praktik saling menjatuhkan antarkandidat, hingga konflik yang berujung pada gugatan terhadap hasil pemilihan.
Adapun sejumlah pemberitaan oleh Tirto.id, Kompas.com, serta media kampus seperti Suara Universitas Sumatera Utara (USU), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika, dan Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa pemilihan ormawa di beberapa kampus tidak lagi semata menjadi ruang adu gagasan, tetapi juga diwarnai pertarungan kepentingan kelompok.
Hal ini menjadi sinyal bahwa ormawa sebagai laboratorium demokrasi sedang menghadapi tantangan serius dalam menjaga etika politik. Demokrasi yang semestinya melahirkan pemimpin berintegritas perlahan bergeser menjadi dominasi kelompok yang paling kuat membangun pengaruh.
Ormawa pada hakikatnya merupakan wadah pembelajaran demokrasi. Di dalamnya, mahasiswa belajar bagaimana menghargai perbedaan pendapat, menyusun gagasan, dan berlomba secara sehat.
Namun, realitas yang berkembang menunjukkan arah yang mengkhawatirkan. Pemilihan organisasi makin menyerupai miniatur politik elektoral nasional, tetapi belum diiringi kedewasaan politik yang memadai.
Persaingan tidak lagi bertumpu pada kualitas visi dan kapasitas kepemimpinan, melainkan pada kemampuan membangun jaringan kekuasaan, menguasai opini, dan melemahkan lawan melalui berbagai cara yang sulit dibenarkan secara etis.
Yang lebih memprihatinkan, politik identitas kelompok mulai menjadi instrumen utama dalam menentukan pilihan. Loyalitas terhadap kelompok, angkatan, organisasi eksternal, bahkan relasi personal adalah kunci untuk mencapai kekuasaan tersebut sehingga sering kali mengalahkan objektivitas dalam menilai kualitas kandidat.
Akibatnya, demokrasi kehilangan substansinya karena suara diberikan bukan atas dasar gagasan, melainkan atas dasar kedekatan dan kepentingan.
Dalam situasi seperti ini, pemilihan menjadi tidak relevan, sedangkan kekuatan jaringan menjadi penentu kemenangan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat demokrasi hanya menjadi mekanisme legal yang melegitimasi kelompok tertentu.
Tidak berhenti di sana, praktik lobi tertutup dan transaksi kepentingan mulai dianggap sebagai strategi politik yang wajar. Kesepakatan dilakukan bukan demi kepentingan organisasi, tetapi demi pembagian pengaruh setelah pemilihan selesai.
Jabatan menjadi komoditas yang dapat dinegosiasikan, sedangkan idealisme perlahan dipinggirkan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana budaya patronase mulai mengakar dan berkembang luas di lingkungan yang seharusnya menjadi pusat lahirnya pemimpin masa depan. Ormawa berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang pembentukan karakter kepemimpinan.
Ironisnya, banyak pihak menganggap fenomena tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang lumrah. Dalih bahwa “politik memang keras” sering digunakan untuk membenarkan berbagai tindakan yang bertentangan dengan etika.
Cara berpikir semacam ini sangat berbahaya karena menormalisasi penyimpangan sejak dini. Jika mahasiswa sudah terbiasa memandang manipulasi, fitnah, dan politik transaksional sebagai sesuatu yang biasa, maka tidak mengherankan apabila praktik serupa terus berulang ketika mereka memasuki panggung politik yang lebih besar.
Krisis etika di ormawa sesungguhnya merupakan cermin dari krisis moral demokrasi yang sedang berkembang di tingkat nasional.
Padahal, esensi demokrasi bukan sekadar menentukan siapa yang menang, melainkan memastikan bahwa proses untuk menuju kemenangan harus berlangsung secara bermartabat.
Kemenangan yang diperoleh melalui intimidasi, propaganda kebencian, atau permainan kekuasaan mungkin sah secara prosedural, tetapi kehilangan legitimasi moral.
Dalam perspektif etika politik, kualitas sebuah demokrasi tidak diukur dari seberapa sering pemilihan dilakukan, melainkan dari seberapa kuat nilai kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap lawan politik dijaga selama proses berlangsung. Tanpa etika, demokrasi hanya menjadi ritual administratif yang kosong dari makna.
Tinggalkan Balasan