Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai dinamika pemilihan organisasi mahasiswa (ormawa) di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Berbagai pemberitaan media kampus maupun media nasional mencatat adanya polemik dalam pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Pemilihan Senat Mahasiswa (Sema).

Mulai dari dugaan politik transaksional, praktik saling menjatuhkan antarkandidat, hingga konflik yang berujung pada gugatan terhadap hasil pemilihan.

Adapun sejumlah pemberitaan oleh Tirto.id, Kompas.com, serta media kampus seperti Suara Universitas Sumatera Utara (USU), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika, dan Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa pemilihan ormawa di beberapa kampus tidak lagi semata menjadi ruang adu gagasan, tetapi juga diwarnai pertarungan kepentingan kelompok.

Hal ini menjadi sinyal bahwa ormawa sebagai laboratorium demokrasi sedang menghadapi tantangan serius dalam menjaga etika politik. Demokrasi yang semestinya melahirkan pemimpin berintegritas perlahan bergeser menjadi dominasi kelompok yang paling kuat membangun pengaruh.

Ormawa pada hakikatnya merupakan wadah pembelajaran demokrasi. Di dalamnya, mahasiswa belajar bagaimana menghargai perbedaan pendapat, menyusun gagasan, dan berlomba secara sehat.

Namun, realitas yang berkembang menunjukkan arah yang mengkhawatirkan. Pemilihan organisasi makin menyerupai miniatur politik elektoral nasional, tetapi belum diiringi kedewasaan politik yang memadai.

Persaingan tidak lagi bertumpu pada kualitas visi dan kapasitas kepemimpinan, melainkan pada kemampuan membangun jaringan kekuasaan, menguasai opini, dan melemahkan lawan melalui berbagai cara yang sulit dibenarkan secara etis.

Yang lebih memprihatinkan, politik identitas kelompok mulai menjadi instrumen utama dalam menentukan pilihan. Loyalitas terhadap kelompok, angkatan, organisasi eksternal, bahkan relasi personal adalah kunci untuk mencapai kekuasaan tersebut sehingga sering kali mengalahkan objektivitas dalam menilai kualitas kandidat.

Akibatnya, demokrasi kehilangan substansinya karena suara diberikan bukan atas dasar gagasan, melainkan atas dasar kedekatan dan kepentingan.

Dalam situasi seperti ini, pemilihan menjadi tidak relevan, sedangkan kekuatan jaringan menjadi penentu kemenangan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat demokrasi hanya menjadi mekanisme legal yang melegitimasi kelompok tertentu.

Tidak berhenti di sana, praktik lobi tertutup dan transaksi kepentingan mulai dianggap sebagai strategi politik yang wajar. Kesepakatan dilakukan bukan demi kepentingan organisasi, tetapi demi pembagian pengaruh setelah pemilihan selesai.

Jabatan menjadi komoditas yang dapat dinegosiasikan, sedangkan idealisme perlahan dipinggirkan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana budaya patronase mulai mengakar dan berkembang luas di lingkungan yang seharusnya menjadi pusat lahirnya pemimpin masa depan. Ormawa berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang pembentukan karakter kepemimpinan.

Ironisnya, banyak pihak menganggap fenomena tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang lumrah. Dalih bahwa “politik memang keras” sering digunakan untuk membenarkan berbagai tindakan yang bertentangan dengan etika.

Cara berpikir semacam ini sangat berbahaya karena menormalisasi penyimpangan sejak dini. Jika mahasiswa sudah terbiasa memandang manipulasi, fitnah, dan politik transaksional sebagai sesuatu yang biasa, maka tidak mengherankan apabila praktik serupa terus berulang ketika mereka memasuki panggung politik yang lebih besar.

Krisis etika di ormawa sesungguhnya merupakan cermin dari krisis moral demokrasi yang sedang berkembang di tingkat nasional.

Padahal, esensi demokrasi bukan sekadar menentukan siapa yang menang, melainkan memastikan bahwa proses untuk menuju kemenangan harus berlangsung secara bermartabat.

Kemenangan yang diperoleh melalui intimidasi, propaganda kebencian, atau permainan kekuasaan mungkin sah secara prosedural, tetapi kehilangan legitimasi moral.

Dalam perspektif etika politik, kualitas sebuah demokrasi tidak diukur dari seberapa sering pemilihan dilakukan, melainkan dari seberapa kuat nilai kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap lawan politik dijaga selama proses berlangsung. Tanpa etika, demokrasi hanya menjadi ritual administratif yang kosong dari makna.

The post Dari Demokrasi Menuju Dominasi: Matinya Etika Politik dalam Pemilihan Organisasi Mahasiswa appeared first on Kronika.

Namun, ketika isu-isu sosial yang sensitif hadir di tengah kehidupan kampus, perguruan tinggi dihadapkan pada ujian yang tidak sederhana: apakah memilih diam, atau menjawabnya dengan kebijakan yang bijaksana dan terukur.

Belakangan ini, isu mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di perguruan tinggi kembali menjadi perbincangan di berbagai ruang publik, termasuk media sosial. Berbagai informasi, opini, bahkan dugaan bermunculan dan mengundang beragam respons dari mahasiswa.

Sebagai bagian dari civitas academica, saya tidak berada pada posisi untuk membenarkan ataupun menyalahkan pihak tertentu. Akan tetapi, sebagai mahasiswa, muncul pertanyaan yang patut diajukan secara akademis: apakah kampus telah mengetahui isu yang berkembang tersebut? Jika telah mengetahui, apakah terdapat langkah atau tindak lanjut yang dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku?

Pertanyaan ini bukanlah bentuk penghakiman, melainkan refleksi terhadap fungsi institusi pendidikan. Kampus bukan hanya gedung yang berdiri kokoh dengan sederet ruang kuliah. Kampus adalah institusi yang memiliki tanggung jawab moral, akademik, dan administratif dalam menjaga iklim pendidikan yang kondusif.

Ketika sebuah isu menjadi perhatian warga kampus, keheningan institusi sering kali melahirkan ruang tafsir yang makin luas. Dalam sebuah personifikasi, keheningan kampus seolah sedang menatap mahasiswanya tanpa kata, sementara mahasiswa menunggu jawaban yang tak kunjung disampaikan.

Di sisi lain, setiap informasi yang beredar tentu tidak dapat diterima begitu saja sebagai kebenaran. Prinsip objektivitas harus tetap menjadi pijakan utama. Dugaan, potongan gambar, maupun narasi yang belum terverifikasi tidak semestinya dijadikan dasar untuk memberikan stigma terhadap seseorang.

Kampus justru memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap persoalan, apabila memang ada, ditangani melalui prosedur yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebagai institusi ilmiah, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian kepada warganya. Apabila isu yang berkembang tidak benar, maka klarifikasi yang terbuka dapat menghentikan spekulasi yang terus bergulir.

Sebaliknya, apabila terdapat persoalan yang memang memerlukan perhatian, maka penyelesaiannya hendaknya dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum, kode etik, dan peraturan internal kampus. Dengan demikian, kampus tidak hanya menjadi tempat lahirnya ilmu, tetapi juga teladan dalam tata kelola kelembagaan.

Ilmu pengetahuan adalah lentera yang menerangi lorong-lorong keraguan, bukan obor yang membakar seseorang melalui prasangka. Ketika informasi berkembang lebih cepat daripada klarifikasi, nalar sering kali tertinggal di belakang.

Dalam kondisi seperti ini, kampus memiliki peran penting untuk menghadirkan kepastian, bukan membiarkan ketidakjelasan menjadi konsumsi publik.

Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa setiap persoalan di lingkungan perguruan tinggi dapat diselesaikan melalui pendekatan akademik, dialog, dan mekanisme kelembagaan.

Oleh karena itu, pertanyaan yang layak diajukan bukanlah semata-mata siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan apakah institusi telah menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional terhadap isu yang menjadi perhatian bersama?

Pada akhirnya, opini ini bukan ditulis untuk menghakimi individu maupun kelompok tertentu. Tulisan ini lahir dari harapan agar kampus tetap menjadi rumah bagi ilmu pengetahuan, tempat setiap persoalan dijawab dengan objektivitas, kebijaksanaan, dan integritas.

Sebab, ketika kampus memilih berbicara melalui kebijakan yang jelas, kepercayaan mahasiswa akan tumbuh. Namun, ketika keheningan terus dipelihara, pertanyaan-pertanyaan akan terus mencari jawabannya sendiri. Dan dalam dunia akademik, tidak ada ruang yang lebih berbahaya daripada ruang yang dipenuhi oleh spekulasi.

Penulis: Lucky Santoso/Mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung, Program Studi Hukum Tata Negara 2023

Sumber Gambar: magnific.com

The post Kampus di Persimpangan Nilai: Ketika Keheningan Menjadi Cermin Tanggung Jawab Akademik appeared first on Kronika.

‎Dihadiri langsung oleh Rektor UIN Jusila Ida Umami, Wakil Rektor (Warek) II Yudiyanto, Warek III Aria Septi Anggaira, Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Albarra Sarbaini.

Turut hadir Ketua LPPM Nurkholis, beserta jajaran pejabat LPPM, dan diikuti oleh 208 mahasiswa KKN dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Fakultas Syariah (FaSya), serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

‎Pembekalan KKN menghadirkan sejumlah pemateri, yakni Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Basri, Staf Administrasi LPPM Agus Trioni Nawa, dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Elfa Murdiana.

‎Rektor UIN Jusila Ida Umami, dalam sambutannya menyampaikan agar para mahasiswa selalu menjaga marwah kampus selamat berkegiatan. “Pertama, selama KKN kawan-kawan sekalian tolong dijaga nama baik kampus kita,” ujarnya.

‎la juga mengingatkan mahasiswa agar menjaga perilaku, cara berbusana, penggunaan telepon genggam, serta keamanan diri dan barang bawaan selama berada di lokasi KKN.

“Yang penting kuncinya adalah tolong perilaku, harta benda, dan kehormatannya dijaga,” tuturnya.

‎Sementara itu Nurkholis, dalam amanatnya memberikan arahannya kepada para peserta KKN. Ia menyampaikan bahwa seorang mahasiswa harus siap untuk mengabdi kepada masyarakat dimanapun tempatnya.

“Orang mengabdi itu siap di tempatkan di mana saja dan diberikan pekerjaan apa,” ujarnya.

‎Ia juga berpesan agar program kerja yang disusun peserta, berangkat dari kondisi dan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan keinginan peserta.

“Pesan saya ketika membuat program kerja, jangan paksakan apa yang kalian punya, harus paham betul bagaimana kondisi masyarakat dan tetap jaga kekompakan,” ujarnya.

‎Sebelum diterjunkan ke lokasi pengabdian, para peserta KKN akan ditempatkan di 16 desa di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang terbagi ke dalam 22 kelompok. Mereka juga dijadwalkan melakukan survei lokasi untuk memastikan tempat tinggal sekaligus berkoordinasi dengan aparatur desa setempat.

‎Mahasiswa dibekali berbagai materi mulai dari teknis pelaksanaan KKN oleh Agus Trioni Nawa, yang di dalamnya menerangkan terkait penyusunan program kerja sesuai kebutuhan masyarakat, penyusunan laporan individu dan kelompok, publikasi jurnal ilmiah, hingga pembuatan video publikasi sebagai luaran KKN.

‎Selain pembekalan teknis, mahasiswa memperoleh materi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh Elfa Murdiana. Materi tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sehingga harus dilawan, dicegah, dan dilaporkan.

‎Salah satu peserta pembekalan KKN, Husnul Khotimah, mahasiswa Ekonomi Syariah (Esy’23), menilai kegiatan tersebut memberikan bekal yang jelas sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi pengabdian.

Menurutnya, materi yang disampaikan tersusun secara runtut, mulai dari persiapan teknis KKN hingga pencegahan kekerasan seksual.

“Seluruh tahapan KKN, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga materi pencegahan kekerasan seksual, disampaikan secara lengkap sehingga menjadi bekal bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan,” ujarnya.

‎Ia berharap komunikasi antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dapat terjalin lebih terbuka serta pelaksanaan survei lokasi ke depan mendapat pendampingan yang lebih maksimal.

“Semoga komunikasi dengan DPL lebih terbuka dan ke depan ada pendampingan yang lebih maksimal saat survei lokasi agar persiapan KKN semakin mudah,” harapnya.

‎Tanggapan juga datang dari Ghita Marsyalia Azzahra (Esy’23), yang menyampaikan bahwa kegiatan pembekalan KKN Periode II sangat bermanfaat untuk para peserta.

“Karena dengan begitu peserta lebih paham apa saja yang harus mereka lakukan saat di lokasi KKN, setelah pelaksanaan KKN dan lain-lain yang harus disiapkan,” ujarnya.

‎Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini para peserta bisa menjalankan KKN dengan lancar dan dapat menjaga nama baik lembaga, keluarga, dan diri sendiri.

“Harapannya dengan adanya hal tersebut para peserta bisa menjalankan KKN dengan lancar, tidak mencoreng nama baik lembaga, keluarga, maupun diri sendiri, dan lebih waspada terhadap diri sendiri dan kelompok,” harapnya.

‎‎Reporter: Alfiya/Haya

The post Pembekalan KKN Periode II, Rektor UIN Jusila Tekankan Pengabdian dan Keselamatan Mahasiswa appeared first on Kronika.

Pengobatan alternatif ini dianggap praktis, murah, dan efektif oleh sebagian masyarakat. Hingga saat ini, metode kerokan masih dipercaya secara turun-temurun dapat membantu meredakan gejala masuk angin, seperti perut kembung, mual, pegal linu, hingga pusing.

‎Metode ini cukup mudah dilakukan karena hanya memanfaatkan alat kerok sederhana, seperti koin logam yang digesekkan pada permukaan kulit yang telah diolesi minyak.

Gesekan intensif antara alat kerok dan kulit tersebut menghasilkan ruam berupa garis-garis berwarna kemerahan atau ungu kehitaman. Warna merah yang muncul ini sering kali dipahami masyarakat sebagai tanda bahwa angin telah keluar.

‎Namun, secara medis, garis kemerahan tersebut sebenarnya merupakan tanda terjadinya peradangan atau inflamasi pada kulit. Perlu diingat bahwa tindakan kerokan yang dilakukan secara terus-menerus berpotensi memicu sejumlah dampak negatif bagi kesehatan tubuh.

‎Meski telah lama dipercaya sebagai pengobatan tradisional, kerokan tetap memiliki beberapa risiko kesehatan, terutama jika dilakukan secara berlebihan. Beberapa risiko tersebut antara lain:

1. Iritasi Kulit

Proses gesekan yang kuat dan dilakukan berulang kali berisiko mengikis bagian kulit terluar manusia. Padahal, lapisan kulit terluar tersebut memiliki fungsi vital sebagai pertahanan pertama tubuh dari paparan dan masuknya berbagai kuman penyakit.

‎2. ​Pecahnya Pembuluh Darah

‎Warna merah atau keunguan yang muncul di kulit saat kerokan berlangsung sebenarnya adalah tanda pecahnya pembuluh darah kecil di bawah lapisan kulit.

Bahaya yang lebih fatal dapat terjadi pada daerah tubuh tertentu seperti area leher. Pembuluh darah di leher yang terus-menerus dikerok berisiko pecah dan dapat mengakibatkan serangan stroke.

‎3. ​Membuka Celah Masuknya Kuman

‎Efek mekanis dari kerokan akan menyebabkan terbukanya pori-pori kulit menjadi lebih lebar dari ukuran normal. Tanpa disadari, melebarnya pori-pori tersebut dapat berpotensi menjadi jalan masuk yang strategis bagi berbagai jenis kuman penyebab penyakit ke dalam sirkulasi tubuh.

‎​Mengingat adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari metode pengobatan tradisional tersebut, masyarakat sebenarnya memiliki beberapa alternatif lain yang lebih aman untuk mengatasi masuk angin tanpa harus mengandalkan kerokan maupun obat.

Langkah alternatif tersebut meliputi mandi dengan air hangat, banyak minum air putih, serta meminum seduhan rempah seperti jahe hangat yang melegakan pernapasan dan tenggorokan. Selain itu, beristirahat secara teratur serta mengonsumsi makanan bergizi juga sangat dianjurkan.

‎​Dapat disimpulkan bahwa metode pengobatan tradisional kerokan masih menjadi alternatif penyembuhan masuk angin oleh masyarakat di Indonesia. ‎Namun, tindakan menggesekkan koin yang menimbulkan peradangan atau inflamasi ini membawa risiko kesehatan nyata jika dilakukan secara terus-menerus.

Dengan mulai menerapkan berbagai alternatif medis yang lebih aman, kebiasaan kerokan ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih bijak dan tidak berlebihan oleh masyarakat demi menjaga kesehatan jangka panjang.

‎​Penulis: Nadin Marisa A.

Sumber Rujukan: ‎

https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/2660

‎​‎​https://mayapadahospital.com/news/bahaya-dibalik-kerokan

‎​‎​https://health.grid.id/read/352489228/4-cara-terbaik-mengobati-masuk-angin-secara-alami-selain-kerokan?page=all‎

‎Sumber Foto: alodokter.com

‎

‎

The post Mengungkap Sisi Lain Kerokan: Tradisi yang Bisa Berbahaya bagi Tubuh appeared first on Kronika.

Simpang siur mengenai oknum dosen yang kerap bersikap kurang pantas kepada mahasiswi sudah lama berbisik di kalangan mahasiswa. Berbekal doa dan amanah yang di berikan untuk menjalankan tugas, kami mengumpulkan keberanian untuk datang.

Begitu mengetuk pintu kami dipersilahkan masuk. Suasana formal segera berubah menjadi obrolan sesi tanya jawab. Kami bahkan belum sempat mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan di catatan ponsel, karena Ketua Satgaa Elfa Murdiana langsung berbicara panjang lebar begitu topik utama disingung.

Dalam pertemuan itu, Elfa tampak sangat berhati-hati dalam menjaga pembicaraan. Ketika kami mencoba memancing informasi mengenai data statistik laporan atau siapa saja pihak yang terlibat, ia memberikan jawaban yang menggantung dan tidak sepenuhnya jelas.

Meski banyak pertanyaan yang sengaja dialihkan demi melindungi privasi korban, penjelasan mendalam dari sang ibu sudah lebih dari cukup untuk mengkonfirmasi bahwa rumor miring di kampus memang benar adanya.

The post Ruang Satgas dan Rumor yang Selalu Ada appeared first on Kronika.

Menunjukan sikap progresifnya, pihak kampus melalui pejabat pengadaan menyediakan kendaraan yang dinilai ramah lingkungan, berupa beberapa unit motor listrik.

‎‎Kronika menemui Mustakim, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Umum dan Layanan Akademik, serta sempat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal pengadaan motor listrik di tahun sebelumnya.

“Rencana pengadaan motor listrik ini sudah ada sejak 2025. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung program UI GreenMetric di UIN Jusila,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Senin (22/06/2026).

Sumber Anggaran dan Pendistribusian

Sementara itu, pengadaan motor listrik tersebut menggunakan anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tahun 2025, sebesar kurang lebih 100 juta. “Yang 100 juta tadi untuk motor listrik,” tanggapnya.

DIPA sendiri adalah dokumen resmi yang berisi rincian alokasi dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan. Dokumen ini menjadi pedoman dan dasar hukum bagi kampus untuk melakukan kegiatan operasional, belanja, dan pencairan dana.

Dari total anggaran tersebut, 10 motor listrik dibeli dan didistribusikan ke lingkungan kampus. Masing-masing fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syariah (FaSya), Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Pascasarjana, dengan masing-masing menerima satu unit. Sementara sisanya digunakan untuk satuan keamanan.

Untuk Menunjang UI GreenMetric

Ia turut menjelaskan, pengadaan motor listrik dilakukan oleh pejabat pengadaan melalui e-catalog dengan sistem kontrak, sementara proses pembayarannya dieksekusi oleh bidang pelaksana.

“Karena nilainya di bawah 200 juta. Jadi yang adakan pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan itu, pengadaannya melalui e-katalog, setelah itu kontrak. Nah, saya baru mengeksekusikan bayarannya,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya hanya bersikap tegak lurus pada dokumen perencanaan yang ada. “Pengadaan dari perencanaan seperti itu, dan saya waktu itu sebagai pelaksana, sebagai PPK mau ngga mau melaksanakan apa yang menjadi tugas saya,” tambahnya.

‎Ia juga menjelaskan tujuan utama pengadaan motor listrik ini sebenarnya justru untuk mengurangi emisi dan penggunaan kendaraan operasional berbahan bakar, sebagai bentuk pemenuhan program UI GreenMetric.

“Untuk mengurangi emisi pembakaran, karena memang untuk GreenMetric itu. Di samping itu, untuk mobilitas sebenarnya, iya,” jelasnya.

Tanggapan Warga Kampus

Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Addy Prastiawan, salah satu satpam yang ada di Kampus II UIN Jusila, menyampaikan jika pengadaan motor listrik ini membantu untuk berpatroli keliling kampus. ‎

“Yang tadinya jalan kaki atau menggunakan motor pribadi, dengan adanya motor listrik sekarang lebih mudah, selain itu juga hemat BBM” ujarnya.

Tanggapan lainnya datang dari Zahra Ayu Safitri, mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI’25). Ia mengkritisi skala prioritas lembaga dalam pengadaan barang yang ia nilai belum bermanfaat langsung bagi civitas academica.

“Bila masih banyak fasilitas pembelajaran yang kurang memadai, wajar jika mahasiswa mempertanyakan mengapa dana sebesar itu dialokasikan untuk motor listrik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pengadaan motor listrik baru dapat dibenarkan apabila kebutuhan utama mahasiswa−seperti fasilitas pembelajaran yang layak, telah terpenuhi terlebih dahulu.

“Dengan begitu, mahasiswa dapat menilai apakah pengadaan tersebut memang layak atau justru ada kebutuhan lain yang seharusnya lebih diprioritaskan,” pungkasnya.

‎Reporter: Alfya/Hilman

The post Sebab UI GreenMetric, UIN Jusila Adakan 10 Unit Motor Listrik appeared first on Kronika.

Kondisi tersebut membuat mahasiswa dari prodi baru masih harus bernaung sementara di bawah HMPS prodi lain yang dianggap serumpun.

‎Keberadaan HMPS menjadi salah satu unsur penting dalam menunjang dinamika kegiatan kemahasiswaan di tingkat prodi sebagai wadah penyaluran aspirasi sekaligus ruang koordinasi berbagai aktivitas akademik maupun nonakademik.

Namun, pada prodi yang baru berdiri, pembentukan HMPS belum dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui mekanisme dan memenuhi ketentuan organisasi kemahasiswaan (ormawa) yang berlaku di lingkungan kampus.

Keterangan Wadek III FUAD

‎Guna memperoleh informasi lebih lanjut, Kronika menemui Wakil Dekan (Wadek) III FUAD, Hemlan Elhany. Ia menjelaskan bahwa mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) sementara bergabung dengan HMPS Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

Sementara, mahasiswa Prodi Ilmu Hadis (ILHA) bergabung dengan HMPS Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), sedangkan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) ditempatkan di HMPS Bahasa dan Sastra Arab (BSA).

“PMI ke KPI, ILHA ke BPI, IAT ke BSA,” singkatnya saat diwawancarai pada Senin (22/06/2026).

‎Hemlan menambahkan bahwa kondisi tersebut terjadi karena prodi baru masih berada pada tahap awal perkuliahan dan belum memenuhi ketentuan untuk membentuk HMPS secara mandiri.

“Dia itu baru semester dua. Nanti semester empat baru bisa utusan sendiri, bikin HMPS sendiri,” ujarnya.

‎Ia menambahkan, HMPS Prodi baru tersebut dapat terbentuk setelah mahasiswa memasuki semester empat sesuai dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa (Ormawa).

Pembentukannya disusun oleh Senat Mahasiswa (Sema) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) tingkat fakultas, kemudian disahkan melalui Surat Keputusan (SK).

“Ya, belum. Nanti tapi, bisa di semester empat. Kalau pembentukan HMPS-nya kita serahkan ke Sema Dema Fakultas,” tambahnya.

‎Meski belum memiliki HMPS sendiri, mahasiswa dari prodi baru tetap diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan di fakultas.

Mahasiswa dapat terlibat sebagai panitia maupun peserta dalam berbagai kegiatan ormawa yang sudah ada. “Mereka terlibat di situ sebagai panitia, sebagai peserta dilibatkan, diajari lah istilahnya,” tuturnya.

‎Hemlan menegaskan bahwa seluruh proses pembentukan ormawa mengacu pada pedoman organisasi yang berlaku.

Ia juga menekankan agar persoalan mengenai HMPS pada prodi baru tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan mahasiswa. “Sudah clear itu. Jangan dibawa ke belakang lagi, nanti malah bikin kisruh lagi,” tegasnya.

Tanggapan Dema FUAD

Senada dengan keterangan Wadek III, Dinda Ayu Pratama (KPI’23) sekaligus Ketua Dema FUAD, memberikan tanggapannya.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar karena prodi baru masih dalam tahap pengembangan.

“Program studi baru seperti PMI, ILHA, dan IAT memang belum memiliki HMPS karena ketiganya belum genap berusia satu tahun. Untuk sementara, PMI masih menginduk ke HMPS KPI, ILHA menginduk ke HMPS BPI, sedangkan IAT menginduk ke HMPS BSA,” ujarnya.

‎Ia juga berharap ketiga prodi baru dapat memenuhi standar dalam Pedoman Organisasi (PO), dan Pedoman Dasar serta Pedoman Rumah Tangga (PDPRT) agar ke depan memiliki organisasi kemahasiswaan yang lengkap.

“Semoga ketiga program studi baru itu dapat memenuhi standar sesuai dengan PO dan PDPRT sehingga nantinya memiliki organisasi kemahasiswaan yang lengkap, mulai dari HMPS hingga Sema Dema,” ungkapnya.

‎Reporter: Febrian/Rehan.

Ilustrasi: Dok.Kronika/Adisti

‎

The post Di Balik Belum Terbentuknya HMPS Prodi Baru di FUAD appeared first on Kronika.

‎‎Mengusung tema “Revitalisasi Peran Senat Mahasiswa Melalui Sidang Umum yang Demokratis dan Berorientasi pada Kemajuan Kampus”, agenda pembacaan AD/ART yang dijadwalkan berlangsung pukul 12.00 WIB tidak dapat dimulai sesuai jadwal.

Penundaan yang terjadi belum diketahui secara pasti. Akibatnya, pembahasan AD/ART tertunda hingga waktu yang belum ditentukan.

‎‎Meski demikian, sesi pembukaan SIDUM tetap berlangsung dengan dihadiri Wakil Rektor (Warek) III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Aria Septi Anggaira, Ketua Umum Sema-U Abdurrahman Addakhiel beserta jajarannya, Ketua Pelaksana M. Rafiudin Safikri, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

‎‎Dalam sambutannya, Aria Septi Anggaira, berharap SIDUM AD/ART pertama ini dapat berjalan lancar hingga selesai. Ia juga menekankan agar hasil perumusan AD/ART mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di lingkungan kampus.

‎‎”Artinya tidak hanya untuk kebutuhan Sema-U dan Dema-U maupun Sema-Dema Fakultas. Namun, juga bisa meng-cover seluruh kebutuhan dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK), serta bisa menjadi wakil aspirasi dari seluruh mahasiswa di UIN Jusila,” ucapnya.

‎‎Warek III tersebut juga berharap pelaksanaan SIDUM dapat berlangsung secara demokratis dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan bersama.

‎‎”Artinya, tidak lagi mementingkan egoisme maupun kepentingan pribadi, sehingga apa pun yang nantinya ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan bersama,” ujarnya.

‎‎Sementara itu, Abdurrahman Addakhiel dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pengesahan AD/ART Ormawa menjadi agenda yang krusial untuk menyelaraskan tata kelola organisasi dengan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Universitas terbaru setelah peralihan status kampus dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

​“Kehadiran Ormawa mutlak diperlukan sebagai pilar esensial Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus wadah pembentuk intelektualitas mahasiswa yang berwawasan kebangsaan,” ujarnya.

‎‎​Ia menambahkan bahwa langkah sinkronisasi ini merupakan tuntutan mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh elemen organisasi instansi kampus.

“Regulasi saat ini menuntut adanya harmonisasi dan sinkronisasi tata kelola organisasi kemahasiswaan agar selaras dengan visi misi UIN Jusila, yaitu socio-eco-techno-preneurship, ” tegasnya.

Alasan Penundaan SIDUM AD/ART

‎Di sisi lain, selepas acara pembukaan selesai dilakukan, Kronika memperoleh informasi mengenai tertundanya pelaksanaan SIDUM AD/ART. Untuk itu, kami menghubungi Ketua Umum SEMA-U, Abdurrahman Addakhiel, melalui pesan Whatsapp pada hari yang sama guna meminta keterangan lebih lanjut.

‎‎Saat ditanya mengenai alasan penundaan pelaksanaan SIDUM, ia menjelaskan bahwa setiap keputusan yang di ambil merupakan hasil keputusan forum.

“Untuk hal yang melatarbelakangi itu, kesepakatan yang ada di dalam forum disetujui oleh Sema-U, Sema FEBI, Sema FTIK, Sema FUAD, Dan Dema-U,” paparnya.

‎‎Ia turut mengakui jika perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan melalui forum paripurna sebagaimana diatur dalam BAB XI Pasal 56 AD/ART.

Sementara itu, usulan amandemen dapat diajukan, dibahas, dan ditetapkan melalui Musyawarah Organisasi Mahasiswa Universitas (MOM-U) sebagai forum musyawarah tertinggi Ormawa, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

‎‎”Terkait pengajuan amandemen AD/ART bisa diajukan, dilaksanakan, dibahas, dan ditetapkan melalui musyawarah tertinggi ormawa (Mom-U., red) yang akan diselenggarakan selambat-lambatnya akhir bulan 10, di tahun 2026,” akhirnya.

‎‎Sementara itu, beberapa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) serta unsur UKM dan UKK diduga tidak dilibatkan dalam pelaksanaan SIDUM tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, baru UKM Kronika yang tercatat menerima undangan peliputan acara pembukaan tersebut.

Reporter: Mutia/Nadin

The post Pembukaan SIDUM SEMA-U Digelar, Pembacaan AD/ART Belum Terlaksana appeared first on Kronika.

Renovasi yang telah dilakukan hingga kini belum menyeluruh, sehingga sejumlah kerusakan masih terlihat terutama saat hujan deras mengguyur hingga mengganggu kenyamanan mahasiswa yang melintas.

‎Ketika kami berkunjung ke GKT pada 19 Juni 2026, plafon yang rusak pada area depan gedung terlihat masih belum tersentuh perbaikan. Rembesan air di sejumlah titik juga menyebabkan lantai tampak kurang terawat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, lubang pada plafon memperlihatkan rangka besi dibagian dalam, sementara terdapat kabel yang menjuntai.  Seorang mahasiswa pun turut menyampaikan jika hal tersebut dapat membahayakan orang yang melintas pada area tersebut.

Di tengah belum tuntasnya perbaikan gedung, pihak kampus melakukan pembangunan konstruksi untuk pemasangan banner di area samping GKT.  Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai skala prioritas kampus dalam pemeliharaan gedung dan penyediaan sarana prasarana penunjang.

Penjelasan Pihak Terkait

Mustakim, yang di tahun sebelumnya menajabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Layanan Akademik, kala itu menerangkan pada Kronika jika ia mengakui adanya kebocoran tersebut.

Ia menegaskan bahwa perbaikan tetap akan dilakukan meskipun membutuhkan proses. “Bocor hari ini tidak langsung kita perbaiki, tetapi ada prosesnya. Mengajukan surat dulu, ada dananya atau tidak gitu. Insyaallah kita juga tidak diam,” ujarnya pada 24 September 2025.

Namun, hingga hampir satu tahun setelah pernyataan tersebut disampaikan, belum terlihat perbaikan yang secara efektif yang mampu mengatasi persoalan kebocoran pada GKT.

The post Plafon Belum Juga Dibenahi, Mahasiswa: Itu UKT Kami appeared first on Kronika.

Mereka biasanya merespons dengan kalimat seperti “Sabar ya, badai pasti berlalu,” atau “Tenang, pasti ada jalan keluarnya.”

Meski terdengar sebagai bentuk dukungan, kata-kata tersebut belum tentu membantu jika tidak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi.

Alih-alih memberikan ketenangan, respons seperti itu justru bisa menambah beban pikiran dan membuat seseorang merasa makin terpuruk. Fenomena inilah yang dikenal sebagai toxic positivity.

Apa Itu Toxic Positivity?

Toxic Positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya untuk selalu berpikir atau bersikap positif secara berlebihan, sehingga perasaan atau emosi negatif sering diabaikan atau disangkal.

Padahal, emosi negatif seperti sedih, marah, dan kecewa merupakan bagian yang wajar dialami dalam kehidupan manusia.

Penyangkalan emosi negatif yang terus dilakukan dalam jangka panjang bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental, seperti stres berat, cemas atau sedih yang berkepanjangan, gangguan tidur, depresi, hingga Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Penyebab Toxic Positivity

Ada beberapa alasan mengapa toxic positivity terjadi. Pertama, seseorang mungkin kurang memahami atau memperhatikan kondisi dirinya sendiri maupun orang lain.

Misalnya, ketika seseorang menceritakan kegagalannya, ia langsung diberi semangat tanpa ada upaya untuk memahami perasaan lelah, tertekan, atau keraguan yang sedang dialaminya.

Kedua, toxic positivity sering muncul karena ungkapan positif dianggap lebih nyaman didengar dan lebih sesuai dengan norma sosial.

Hal ini banyak ditemukan di media sosial, di mana komentar positif lebih sering diberikan untuk menghindari konflik atau kesan negatif.

Ketiga, seseorang mungkin melakukan toxic positivity karena tidak memiliki solusi yang tepat selain memberikan kata-kata penyemangat.

Akibatnya, orang yang sedang mengalami kesulitan hanya menerima ucapan penghiburan, padahal mereka mungkin membutuhkan empati, dukungan, atau bantuan yang lebih nyata.

Mengenali Ciri-ciri Toxic Positivity

Toxic positivity biasanya muncul melalui ucapan seseorang yang terkesan positif, tetapi memiliki emosi negatif. Ada beberapa hal yang menandakan seseorang bersikap toxic positivity, antara lain:

1. Mengabaikan emosi negatif

Saat seseorang merasa sedih atau marah, toxic positivity mendorongnya untuk segera melupakan perasaan tersebut, misalnya dengan berkata, “Jangan sedih, semuanya akan baik-baik saja.”

2. Memberikan nasihat yang meremehkan

Perasaan seseorang sering direspons dengan nasihat sederhana tanpa empati, seperti, “Yang penting tetap bersyukur.”

3. Merasa bersalah karena emosi negatif

Seseorang dapat merasa malu atau bersalah saat sedih, marah, atau kecewa karena menganggap emosi tersebut sebagai kelemahan.

4. Berkedok sikap optimis

Toxic positivity sering ditunjukkan melalui kalimat seperti, “Coba lihat sisi baiknya,” atau “Berpikirlah positif,” meskipun situasinya memang sulit.

Sering kali, kata-kata positif diucapkan dengan tujuan untuk menyemangati diri sendiri atau menunjukkan kepedulian kepada orang lain.

Namun, jika dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan perasaan sedih, kecewa, atau marah, hal tersebut dapat menjadi toxic positivity.

Padahal, emosi negatif juga merupakan bagian yang normal dari kehidupan dan perlu diterima dengan baik.

Selain itu, media sosial juga dapat mendorong munculnya toxic positivity. Banyak orang hanya membagikan sisi terbaik dari hidup mereka, sehingga orang lain mudah merasa hidupnya kurang baik jika dibandingkan.

Akibatnya, seseorang bisa merasa perlu menyembunyikan emosi negatif dan selalu terlihat bahagia, meskipun kenyataannya tidak demikian.

Dampak Buruk Toxic Positivity

Meskipun memiliki maksud yang baik, toxic positifity juga mempengaruhi kesehatan mental, antara lain:

1. Penekanan emosi yang sebenarnya

Menahan emosi negatif dalam jangka panjang dapat berdampak pada peningkatan stres, kecemasan, hingga risiko depresi. Oleh karena itu, emosi perlu dikenali dan dikelola dengan baik, bukan diabaikan.

2. Penurunan empati

Ketika seseorang terus didorong untuk selalu berpikir positif, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain dapat berkurang, sehingga empati tidak berkembang secara optimal.

3. Gangguan dalam hubungan sosial

Toxic positivity dapat membuat seseorang merasa tidak didengar dan tidak dipahami, sehingga berpotensi menimbulkan jarak dalam hubungan dengan orang lain.

4. Menghambat proses perkembangan diri

Emosi negatif sebenarnya memiliki fungsi penting sebagai bahan refleksi dan pembelajaran. Jika terus ditekan, seseorang akan kehilangan kesempatan untuk memahami pengalaman dan berkembang dari situasi yang dihadapi.

Cara Menghindari Toxic Positifity

Tips agar terhindar dati toxic positifity serta dampak buruknya agar tidak menjadi sumber toxic positifity bagi orang lain, kamu bisa mencoba tips berikut:

1. Belajar untuk memahami bukan menghakimi

Perasaan negatif yang kamu atau orang lain rasakan bisa dipicu oleh berbagai hal, seperti stres pekerjaan, masalah keluarga atau keuangan, hingga kondisi kesehatan mental tertentu seperti gangguan suasana hati. Karena itu, penting untuk tidak langsung mengabaikannya.

Sebaiknya, cobalah untuk memahami perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Jika hal ini terjadi pada temanmu, berikan ruang agar ia bisa mengekspresikan emosinya dengan nyaman.

2. Hindari membandingkan masalah

Sebaiknya kamu tidak membandingkan masalahmu dengan orang lain, karena setiap orang memiliki tantangan yang berbeda-beda.

Sesuatu yang terlihat mudah bagimu bisa jadi sangat sulit bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. Daripada membandingkan diri, lebih baik fokus untuk memahami kondisi diri sendiri dan menenangkan pikiran agar emosi kembali stabil.

3. Kurangi penggunaan media sosial

Kamu juga perlu bijak dalam menggunakan media sosial karena hal tersebut bisa memicu atau memperkuat toxic positivity.

Cobalah untuk mengurangi waktu scrolling dan menyaring akun yang sering memunculkan konten yang kurang sehat atau memicu emosi negatif.

Gunakan waktu yang ada untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti menyelesaikan tugas, mengembangkan diri, melakukan hobi, atau beristirahat agar pikiran lebih tenang.

Setelah memahami toxic positivity, sebaiknya kamu mulai menghindari sikap tersebut agar tidak berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Jika suatu saat kamu merasa kesulitan mengelola emosi atau kondisi sudah mengganggu keseharian, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog.

Penulis: Mutia Turrohmah

Sumber Rujukan:

1. https://www.halodoc.com/artikel/toxic-positivity-apa-itu-kenali-dampaknya
2. https://www.chubb.com/id-id/articles/personal/alasan-anda-jangan-hanya-memandang-sesuatu-dari-sisi-positif-saja.html
3. https://www.alodokter.com/mengenal-lebih-jauh-tentang-toxic-positivity

Sumber Foto: magnific.com

The post Toxic Positivity, Ketika Harus Selalu Berpikir Positif appeared first on Kronika.